KPPN Lhokseumawe

Melayani Tanpa Pungutan

JA slide show
Aplikasi SPM 2014
Selasa, 10 Desember 2013 09:49

Aplikasi SPM 2014

Installer SPM 2014 unduh disini

atau

Installer Aplikasi SPM 2014 unduh disini

- Installer Database SPM 2014 unduh disini

- Installer Service SPM 2014 unduh disini

 

1. Update Aplikasi SPM 2014 14.0.1 unduh disini

2. Update Aplikasi SPM 2014 14.1.0 unduh disini

3. Update Aplikasi SPM 2014 14.1.1 unduh disini

4. Update Aplikasi SPM 2014 14.1.2 unduh disini

5. Update Aplikasi SPM 2014 14.1.3 unduh disini

- Update Aplikasi SPM 2014 14.1.3 (Perbaikan Cetak SPP) unduh disini

- Update Aplikasi SPM 2014 14.1.3 (Perbaikan Aplikasi SPM-Modul SILABI) unduh disini

 
PMK-57/PMK.05/2007
Kamis, 06 Maret 2014 05:25

PMK-57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, beserta Lampirannya ............. unduh DISINI

 
PMK-162/PMK.05/2013
Kamis, 27 Februari 2014 04:02

Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

mengatur hal-hal sebagai berikut :
a. Pengangkatan Bendahara;
b. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara;
c. Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara;
d. Penatausahaan Kas Bendahara;
e. Pembukuan Bendahara;
f. Pemeriksaan Kas Bendahara oleh KPA / PPK dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA; dan
g. Penyusunan, Penatausahaan dan Penyampaian LPJ.

Atas terbitnya PMK No. 162/PMK.05/2013 telah keluar Petunjuk Teknis, Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sekaligus mencabut Perdirjen Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009.


Penegasan dari PMK No. 162/PMK.05/2013 dan PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga maupun PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara bahwa :
a. LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sudah benar disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
b. Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan negara ke Kas Negara setiap akhir hari kerja saat penerimaan negara tersebut diterima;
c. Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal terkendala jam operasional Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi dan/atau PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan;
d. Penyetoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara berkala dalam hal:
1. Layanan Bank/Pos Persepsi yang sekota Bendahara Penerimaan tidak tersedia;
2. Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;
3. Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan Bandahara Penerimaan melampaui waktu 2 (dua) jam; dan/atau
4. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh;
5. Penyetoran secara berkala dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

e. BAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) PMK No. 210/PMK.05/2013 ditandatangani oleh:
1. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan
2. Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.

f. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) sampai dengan penandatanganan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir.

g. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

UNDUH peraturan tersebut :

PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara >>>>>>>> DISINI

PMK-210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga >>>>>>>> DISINI

PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara >>>>>> DISINI

 
Aplikasi SAKPA 2014
Selasa, 28 Januari 2014 13:06

Aplikasi SAKPA 2014

Installer SAKPA 2014 unduh  DISINI

Update Aplikasi SAKPA 2014 versi 14.0.1 unduh DISINI

Update Referensi SAKPA 2014 versi 14.0.1 unduh DISINI

Update Referensi SAKPA 2014 versi 14.0.2 unduh DISINI

 
Standar Biaya Masukan 2014
Kamis, 13 Februari 2014 02:18

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai (unduh DISINI)

a. Batas tertinggi (Lampiran I PMK-72/2013), atau

b. Estimasi (Lampiran II PMK-72/2013)

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Polling

Bagaimana Pendapat Anda mengenai website ini?
 

Notice

himbauan

kips

spm-lengkap

Chat

ym

gtalk


You are here  : Home

Info Akun

Dukung kami dengan mencantumkan kode akun yang benar pada SSBP

SPAN

Forum KPPN

 Joomlart Forum Tempat konsultasi, berkumpul dan bersilaturahmi para stakeholder KPPN Lhokseumawe. Gabung segera